Mulai 2009, Pemerintah Gratiskan SD-SMP Negeri

by Kak Ichsan
 Semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Indonesia, mulai Januari 2009 harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah (BOS), kecuali SD-SMP Rintisan Sekolah Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI).

 

Kebijakan pemerintah ini sebagai pelaksanaan amanat UUD 45 dan tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional).

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo didampingi Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Suyanto menegaskan hal itu disela-sela paparan ‘Kebijakan Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar’ di depan kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di gedung Departemen Pendidikan Nasional, Selasa [20/1].

Penegasan tersebut sejalan dengan naiknya BOS pada 2009 secara signifikan sebesar 50 persen, masing-masing untuk BOS termasuk BOS Buku persiswa/tahun SD menjadi Rp400.000 di kota dan SD di kabupaten Rp397.000. Sedangkan untuk BOS SMP di kota sebesar Rp575.000 dan SMP di kabupaten Rp570.000.

Pada kesempatan itu, mendiknas juga meminta kepada Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan bagi siswa yang mampu.

“Pemda juga harus mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Jika terjadi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS belum mencukupi,” tegas Bambang.

Menurut dia, pengawasannya secara nasional sedangkan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan pada satuan pendidikan di daerah masing, pengawasannya sebagaimana dimaksud pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi. Kebijakan ini juga merupakan indikator penuntasan wajar (wajib belajar) sembilan tahun diukur dengan angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP sederajat.

Mendiknas Bambang Sudibyo mengemukakan, tahun 2008 APK rata-rata mencapai 96.18 persen sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah yang mencapai 7 tahun lebih awal dibanding komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakkar.

Dia menambahkan, pemerintah mengalokasikan dana Rp31 triliun untuk melaksanakan pendidikan gratis bagi program wajib belajar 9 Tahun pada tahun 2009 ini. Untuk itu, sekolah diingatkan untuk tidak lagi mengambil pungutan ke orangtua murid, kecuali siswa sekolah bertaraf internasional. (mya) -Harian Terbit-

Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui:

SMS : 0811-976-929
Fax : 021-5703337
Telp : 021-5707303
Surat : PO.BOX 4490
E-mail : aspirasi@diknas.go.id

Sumber/taut : http://www.diknas.go.id

Categories: B O S | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: